KPU Kuningan Gelar Bimbingan Teknis Dana Kampanye

KNGInfo.com – Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Kuningan menggelar bimbingan teknis dana kampanye. Terhadap pemilihan bupati dan wakil bupati kuningan untuk tahun 2018. Kegiatan tersebut berlangsung di hotel prima resort kuningan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2018 mulai pukul 08.00 WIB. Dan dihadiri langsung oleh Ketua KPU Kuningan Heni Susilawati, Komisioner KPU Kuningan Divisi Hukum Jajan Arifin, Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat Divisi Hukum Agus Rustandi, Ketua Ikatan Akuntansi Indonesia Edi Junaedi dan seluruh Partai Politik se-Kabupaten Kuningan.

Setelah acara bimbingan teknis mengenai dana kampanye secara resmi dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Kuningan Heni Susilawati. Selanjutnya ada dua narasumber yang akan menyampaikan materinya kepada para peserta yang hadir. Materi pertama disampaikan oleh Agus Rustandi mengenai beberapa point, diantaranya adalah :

  • Kebijakan KPU dalam pelaporan dana kampanye mengenai peningkatan pelayanan kepada peserta pemilihan untuk menyusun laporan dana kampanye yang transparan dan akuntabel.
  • Menerbitkan alat bantu aplikasi untuk memudahkan peserta pemilihan menyusun laporan dana kampanye.
  • Kewajiban KPU sebagai penyelenggara pemilihan untuk membentuk desk layanan laporan dana kampanye dengan SDM yang kapabel.
  • Serta memberikan pelayanan data dan informasi laporan dana kampanye.

Metode kampanya yang diatur sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2015 pasal 65 ayat 1 diantaranya adalah pertemuan terbatas. Pertemuan tatap muka dan dialog, Debat publik / Debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye ( APK ). Iklan di media massa dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk-bentuk sumber dana kampanye bisa berupa uang, barang, dan jasa. Adapun pembatasan dana kampanye terbagi menjadi dua bagian. Yaitu pembatasan sumbangan kampanye dan penghitungan pembatasan pengeluran dana kampanye.

Edi Junaedi selaku narasumber kedua menyampaikan materi mengenai dana kampanye. Dana kampanye bisa bersumber dari pasangan calon, parpol atau gabungan parpol ( maksimal 750 juta / parpol ) dan sumbangan sah menurut hukum dari pihak lain. Apabila sumbangan melebihi dari batas ketentuan, maka pasangan calon dan parpol atau gabungan parpol dilarang menggunakan dana kelebihan. Serta wajib melaporkan hal tersebut kepada KPU dengan menyerahkan kelebihan ke kas negara, paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir.

Rekening khusus dana kampanye yaitu rekening yang menampung penerimaan dana kampanye berupa uang pada bank umum. Yang dipisahkan dari rekening pasangan calon atau parpol atau gabungan parpol. Dibuat paling lambat saat penetapan pasangan calon. Adapun pelaporan dana kampanye yang harus dipenuhi oleh pasangan calon diantaranya legal, akuntabel, transparan dan bukti transaksi yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

” Dari penyampaian kedua narasumber tersebut, diharapkan pada kegiatan ini pasangan calon dan timpasangan calon bisa lebih memahami bagaimana cara mengalokasikan dana kampanye dengan baik. Dan menyusun pelaporan dana kampanye yang sesuai dengan ketentuan, ” tutur Jajang dalam sesi terakhir acara.

Sumber : kpu-kuningankab.go.id