Perhatian! Pihak Yang Mengajak Golput Bisa Dipidana

KNGInfo.com – Pemilihan Umum yang merupakan pesta demokrasi akan segera dilaksanakan pada 17 April 2019 mendatang. Tentu akan banyak persoalan yang menjadi perhatian ketika pemilihan umum tersebut dilaksanakan. Salah satu yang mungkin akan menjadi perhatian adalah maraknya kalangan ataupun beberapa orang yang golput. Dalam artian golput berarti tidak akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu nanti.

Menurut Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP), selain musuh berita hoaks yang menjadi musuh bersama. Untuk kali ini ada juga maraknya seruan untuk golput. Bahkan berdasarkan data yang diperoleh dari KSP pemilih golput saat ini sudah mencapai 30,42%.

“Sebagai negara yang tidak mewajibkan hak pilih, ini tetap mengkhawatirkan,”. Bahkan Jaleswari mengingatkan kepada pihak yang memobilisasi orang lain untuk golput itu ada tindakan pidananya. ” Secara hukum, ini penting disampaikan kepada masyarakat hak pilih adalah pilihan. Tetapi ketika ada mobilisasi golput, ada aturan dalam UU,” tambah Jaleswari.

Adapun hal tersebut tercantum dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu yang salah satunya terdapat dalam pasal 515 yang menyebut setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan memberikan uang atau materi kepada pemilih. Untuk tidak menggunakan hak pilihnya bisa dipidana selama tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 36 juta.

Sehingga ia menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan hak pilihnya pada 17 April mendatang. Karena ini bukan hanya sekedar pemilihan presiden tetapi ada juga pemilihan legislatif seperti anggota DPR, DPD dan DPRD.

” Jadi ketika anda tidak datang, maka anda telah menggugurkan hak pilih. Padahal disitu ada kepentingan publik yang perlu diperjuangkan. Karena sejatinya pemilu merupakan tindakan yang bisa memenuhi hak-hak publik,” tutupnya.

Sumber : Kontannews