UMK Kuningan Tahun 2018 Telah Ditetapkan Dan Mengalami Kenaikan

KNGInfo.com – Upah minumun kabupaten ( UMK ) Kuningan untuk tahun 2018 sudah disepakati sebesar Rp. 1.606.030,12 dimana berarti mengalami kenaikan dibandingkan dengan upah minimum kabupaten kuningan pada tahun 2017 sebesar Rp. 128.677,42.

Penentuan besarnya upah minimum kabupaten kuningan untuk tahun 2018 dihitung dan disepakati oleh dewan pengupahan kabupaten. Melalui rapat pleno penetapan upah minimum kabupaten kuningan tahun 2018. Rapat pleno tersebut dilaksanakan di gedung graha wisesa lingkungan kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Pada tanggal 25 oktober 2017 kemarin.

Rapat pleno tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh ketua dpk kuningan sekaligus kepala disnakertrans kuningan, sadudin. Untuk pesertanya sendiri terdiri dari unsur pimpinan dan anggota dpk kuningan meliputi perwakilan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang ada di kuningan. Diantaranya sekretaris konfederasi serikat pekerja indonesia kabupaten kuningan, endang garnedi. Ketua asosiasi pengusaha indonesia kabupaten kuningan emon surahman, agus suharto perwakilan dari gaspermindo kabupaten kuningan, Fadly F dari serikat seluruh pekerja indonesia kabupaten kuningan, Rahmat Hidayat dari serikat pekerja perhutani KPH Kuningan.

Disamping itu, rapat pleno sendiri dihadiri oleh kepala badan pusat statistik kabupaten kuningan ono margiono. Dan sejumlah peninjau dari berbagai kalangan. Seperti diantaranya adalah pihak dari kepolisian resort kuningan, kalangan akademisi dari universitas kuningan dan perwakilan unsur pimpinan beberapa perusahaan swasta.

Atas kesepakatan rapat pleno tersebut, besaran umk itu dihitung berdasarkan rapat pleno dengan menggunakan rumus formula penentuan umk yang mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Rumusnya adalah umk tahun berjalan ditambah hasil perkalian antara umk tahun berjalan dengan hasil penjumlahan presentase tingkat inflasi dan presentase tingkat pertumbuhan produk domestik bruto.

Menurut ketua dpk kuningan, Sadudin hasil dari rapat pleno tersebut nantinya akan disampaikan langsung kepada bupati kuningan. Sebagai bahan pertimbangan bupati merekomendasikan umk kuningan tahun 2018 kepada gubernur jawa barat. Dan penetapannya nanti akan ditetapkan melalui surat keputusan gubernur jabar.

Sumber : pikiran-rakyat.com